DATA KEPENDUDUKAN MENURUT SUMBER

PENDAHULUAN

Data yang menyangkut penduduk dengan berbagai karakteristiknya merupakan salah satu data pokok yang amat diperlukan untuk perencanaan pembangunan di segala bidang, misalnya : kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan lain-lain.

Setiap bidang pembangunan membutuhkan karakteristik pokok penduduk yang rinci seperti : susunan umur, persebaran penduduk, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah barang tentu harus tersedia data penduduk secara berkesinambungan, tepat waktu, akurat dan sederet persyaratan lain melalui pengumpulan data dari berbagai sumber.

Pada tulisan ini akan dibahas sumber utama data kependudukan, metodologi pengumpulan data, serta penggunaannya. Pembahasan hal-hal tersebut diperlukan sebagai refensi terutama bagi para pengambil keputusan tentang keterbatasan dan kelebihan informasi yang diperoleh, selain paling tidak dapat dihindari pula adanya kesalahan baik dalam hal memberi dan menerima informasi mengenai data kependudukan.

Sumber Data dan Metodologi Pengumpulan Data Selama ini kita mengenal adanya tiga sumber utama data kependudukan yaitu : 1. Sensus Penduduk 2. Survei sampel dibidang kependudukan 3. Registrasi Penduduk

Sensus Penduduk

Di negara sejak kemerdekaan telah diselenggarakan Sensus Penduduk sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1961,1971,1980 dan 1990. Sensus Penduduk yang kelima akan dilaksanakan pada tahun 2000. Sensus ini merupakan pencacahan seluruh penduduk pada suatu saat yang bersamaan dan mencangkup seluruh wilayah geografis sautu negara/daerah. Konsep yang dipakai di negara kita adalah kombinasi dari konsep de jure dan de facto.

Pada konsep de jure diartikan bahwa penduduk akan dicatat dimana ia bisa bertempat tinggal. Seseorang dikatakan menetap di suatu tempat jika ia telah tinggal disana selama 6 bulan atau lebih, atau berniat untuk menetap. Penduduk yang pada waktu pencacahan berada di tempat tinggalnya atau sedang berpergian kurang dari 6 bulan dicacah di tempat ia biasa tinggal.

Sedang bagi mereka yang berpergian lebih dari 6 bulan, orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan mereka yang mempunyai lebih dari satu tempat tinggal tetap, akan dicatat di tempat dimana ia ditemui oleh Petugas Sensus (de facto). Penggunaan konsep tersebut serta penentuan batas waktu 6 bulan. Dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindarkan, atau paling tidak memperkecil, kemungkinan penduduk terlewat cacah atau tercacah ulang. Batasan-batasan tersebut telah digunakan sejak Sensus Penduduk 1961.

Berdasar undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik, Sensus Penduduk dilaksanakan 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran 0.

Pencacahan Sensus Penduduk 2000 (SP2000) akan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan di seluruh wilayah kesatuan negara Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 2000. Pencacahan akan dilakukan kepada setiap penduduk baik yang bertempat tinggal tetap maupun tidak tetap (tuna wisma/dan awak kapal) kecuali anggota Corp Diplomatik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Seensu Penduduk dan dilengkapi dengan hasil survei Kependudukan lainnya, maka untuk keperluan perencanaan masa depan disusun sutu proyeksi untuk masa paling sedikit 10 tahun mendatang.

Survei Sampel

Survei Sampel (Survei) adalah merupakan pengumpulan data dari sebagian populasi, yang pemilihan sampel/ respondennya dilakukan dengan menggunakan metode statistik tertentu sehingga tetap dapat melakukan pendugaan atas populasinya.

Dengan survei dapat dilakukan penghematan atas biaya, tenaga, dan waktu, karena hanya pengumpulan data dari sebagian populasi, pertanyaan yang diajukan kepada responden dapat memuat jenis atau item yang amat rinci dan khusus.

Meskipun sebuah sampel terdiri dari sebagian populasi, tetapi perlu diperhatikan bahwa sebagian populasi tidak selalu dapat disebut sebuah sampel. Agar dapat dianalisis secara statistik, sampel harus mewakili populasi, harus mempunyai tingkat kebenaran (reliability) yang dapat diukur, harus sesuai dengan keadaan, dan harus efisien. Contoh suatu survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Survei Angkatan Kerja (SAKERNAS), SUSENAS, dan lain sebagainya.

Registrasi Penduduk

Registrasi Penduduk merupakan pencatatan yang terus menerus mengenai kejadian vital (vital events) yang dialami penduduk berupa kalahiran, kematian, dan perpindahan. Registrasi penduduk yang utamanya didasarkan pada Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1977 ini yang dimaksud untuk membangun suatu sistem pencatatan penduduk yang berlaku menyeluruh dan seragam di wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui kewajiban menggunakan Kartu Keluarga, Kartu Penduduk, dan pelaporan dari setiap kejadian vital pada lingkup keluarga bersangkutan.

Pada Registrasi penduduk ini boleh dikatakan bahwa konsep yang diterapkan adalah konsep de jure, dalam arti penduduk akan dicatat secara resmi apabila ia telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi penduduk suatu wilayah/daerah pendaftaran di kelurahan.

Tingkat cakupan data penduduk yang diperoleh akan sangat tergantung kepada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital (kelahiran, kematian dan perpindahan) yang terjadi di dalam keluarga.

Di negara-negara maju, pengumpulan data penduduk melalui registrasi ini umumnya tidak banyak menemui masalah dan hambatan. Sebaliknya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya data yang dicakup masih "under reported" dan tidak cukup rinci serta kualitasnya kurang memadai untuk berbagai analisis kependudukan, sehingga tidak dapat dielakkan lagi pada umumnya para ahli kependudukan masih mendasarkan analisisnya pada angka hasil Sensus Penduduk atau Survei di bidang kependudukan.

Diharapkan dengan penerangan yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan kejadian vital yang terjadi di rumahtangganya, keterbukaan dan penyempurnaan pelayanan, serta mungkin penyempurnaan berbagai peraturan yang selama ini ada akan memberikan hasil pencatatan penduduk yang lebih baik. Data yang dihasilkan akan dapat digunakan sebagai pembanding dan pelengkap series data kependudukan, baik dari hasil survei maupun sensus.

Data Penduduk Menurut Sumber

Mengingat adanyaragam perbedaan pada cara, metode, dan konsep definisi dalam pengumpulan data penduduk seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka kemungkinan adanya perbedaan angka yang dihasilkan akan dapat terjadi.

Sebagai ilustrasi di bawah ini dicantumkan data jumlah penduduk dari berbagai sumber.

Jumlah Penduduk DKI Jakarta Menurut Sumber Data, Tahun 1990-2000 Tabel 6.1

Tahun Sumber Data Sensus Penduduk/Proyeksi Registrasi Penduduk 1990 8.227.746 1) 7.108.359 1995 9.112.652 2) 7.543.101 1999 9.547.200 3) 7.784.789 2000 9.605.000 4) -

1) Hasil Sensus Penduduk 1990, BPS 2) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995, BPS 3) Proyeksi "tengah tahun" 4) Proyeksi "awal tahun"

Jumlah penduduk hasil Registrasi Penduduk selalu lebih rendah dibanding data BPS. Hal ini disebabkan perbedaan konsep dan definisi serta metodologi pengumpulan datanya. Jumlah penduduk hasil Registrasi Penduduk hanya mencakup penduduk yang ber-KTP/Kartu Keluarga DKI Jakarta. Selisih jumlah penduduk proyeksi denngan hasil Registrasi Penduduk mencerminkan jumlah penduduk DKI Jakarta yang belum memiliki KTP DKI Jakarta.

Perkembangan Jumlah Penduduk

Salah satu keunggulan data sensus/survei kependudukan adalah dapat disajikannya penduduk menurut kelompok umur.

Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 1990, 1995 gambar 6.1

Catatan : 1) Sensus Penduduk 1990 2) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 Sumber : BPS Propinsi DKI Jakarta

Pada tahun 1995 proporsi kelompok ummur 0-4 dan 5-9 tahun jauh lebih rendah dibandingkan kelompok umur di atasnya, sementara pada tahun 1990 proporsi tersebut hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran periode 1990-1995 lebih rendah dibanding periode sebelum tahun 1990.

Dengan meningkatnya usia harapan hidup yaitu dari 69,9 tahun (1990) menjadi 71,7 tahun (1999), maka proporsi penduduk sia kerja 15 tahun ke atas akan bertambah besar, konsekuensinya adalah lapangan pekerjaan yang dibutuhkan juga meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Bila kebutuhan ini tidak tersedia, maka angka pengangguran akan terus meningkat.

Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
(dibaca: 740 kali, update terakhir: 20 Oktober 2006)

Kebijakan pembangunan di segala bidang senantiasa ditujukan bagi kepentingan masyarakat umum/penduduk. Oleh karena itu data kependudukan berdasarkan kelompok usia merupakan salah satu data dasar yang memegang peranan sangat penting dalam menentukan kelompok sasaran dan penerima manfaat kebijakan pembangunan. Salah satu penggunaan data penduduk berdasarkan kelompok umur adalah untuk menghitung jumlah angkatan kerja, rasio ketergantungan (dependency ratio) produktivitas penduduk, tingkat fertilitas melalui pendekatan rasio ibu dan anak (Child Woman Ratio), dll.

Tabel Penduduk Menurut Kelompok Umur Kab. Garut 1999-2005

Usia/Tahun	1999	2002	2003	2004	2005
0-4	230.519	267.876	261.791	259.698	263.811
5-9	271.962	253.684	264.955	258.836	262.932
10-14	269.145	235.002	240.443	232.990	236.683
15-19	194.512	211.519	215.437	211.888	215.246
20-24	155.734	188.007	186.105	217.133	220.571
25-29	145.608	176.218	175.621	187.898	190878
30-34	117.439	160.389	163.991	169.754	172.441
35-39	109.403	142.558	145.313	144.388	146679
40-44	90.245	123.180	126.990	128.243	130.275
45-49	79.971	99.135	103.262	95.202	96.710
50-54	72.457	77.453	80.127	81.515	82.805,00
55-59	46.920	61.814	63.316	56.579	57475
60-64	50.210	50.800	51.426	59.618	60555
65-69	81.982*)	40.572	41.424	35.432	35.989
70-74		27.213	27.989	33.379	33905
75+		23.747	25.433	31.622	32136
Jumlah	1.834.125	2.139.167	2.173.623	2.204.175	2.239.091
Detail Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur per Kecamatan Kabupaten Tahun 2005
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut

*) Tahun 1999 perhitungan diklasifikasi sampai usia 65 ke atas